Home Jogja Jelang Pilkada 2020, Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipenjara dan Denda...

Jelang Pilkada 2020, Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipenjara dan Denda Maksimal Rp1 Miliar

62
0
SHARE

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Harlina, menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi adanya praktik politik uang dalam Pilkada Bantul 2020 mendatang.

Menurut dia, undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 secara jelas telah mengatur perihal praktik politik uang.

Bukan hanya mereka yang memberikan imbalan, namun siapapun yang menerima imbalan, akan ada sanksi hukumnya.

“Pemberi dan penerima politik uang, dapat dijatuhi sanksi pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan ataupun denda, paling sedikit Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar,” kata dia, Selasa (5/11/2019).

Harlina menjelaskan, sanksi dalam politik uang diatur dalam pasal 187 a ayat 2.

Dimana setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materia lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung.

Tujuannya untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih…



Selengkapnya: https://jogja.tribunnews.com/2019/11/05/jelang-pilkada-2020-pemberi-dan-penerima-politik-uang-bisa-dipenjara-dan-denda-maksimal-rp1-miliar

Artikel ini telah tayang di jogja.tribunnews.com dengan judul “Jelang Pilkada 2020, Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipenjara dan Denda Maksimal Rp1 Miliar”

Sumber: https://jogja.tribunnews.com/2019/11/05/jelang-pilkada-2020-pemberi-dan-penerima-politik-uang-bisa-dipenjara-dan-denda-maksimal-rp1-miliar